Mengapa Rumah Dinas Dprd Tidak Diminati?

  • 11 April 2011
Mengapa rumah dinas DPRD tidak diminati?

Pada PP 24/2004 dan revisinya, pada prinsipnya, Pemerintah Daerah menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD bagi Pimpinan DPRD.

Dan bagi Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Permasalahan yang timbul adalah, “bagaimana jika Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD yang terhormat?”, maka dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kembali ke judul, mengapa Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat “kurang” tertarik, bahkan “tidak” teretarik dengan dengan rumah dinas jabatan tersebut?

  • Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD akan memilih dalam bentuk tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang. Hal ini jika rumah dinas tersebut belum ada. Mengapa? Sebab hampir semua Pimpinan dan Anggota DPRD pasti sudah memiliki rumah dinas sendiri, apalagi uang dari tunjangan perumahan itu lumayan besar. Terkadang lebih besar dibandingkan dengan uang representasi yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD. Bahkan dibeberapa Provinsi dan Kota, tunjangan perumahan tersebut bisa sampai Rp7,5 juta. Bagi pimpinan DPRD yang sudah disediakan rumah dinas oleh Pemerintah Daerah biasanya akan tetap mencari alasan, agar rumah dinas tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga akan mendapatkan tunjangan perumahan, misalnya: rumah dinas tersebut kurang representatif untuk Pimpinan DPRD, atau tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang.
  • Karena tidak tersedianya anggaran untuk belanja rumah tangga rumah dinas tersebut. Artinya, jika DPRD menempati rumah dinas jabatan, maka untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari tidak ditanggung oleh Pemda. Jadi, kalo Pimpinan DPRD akan menempati rumah dinas jabatan biasanya pengeluaran untuk makan dan minum menjadi  besar, karena sebagai Pimpinan DPRD akan sering menerima tamu, tetapi hal ini tidak bisa dianggarkan. Bandingkan dengan rumah dinas jabatan untuk KDH dan Wakil KDH. Semuanya tercukupi. Apa dasar hukum bagi rumah dinas jabatan KDh dan Wakil KDH? Hal ini ada di PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH pada pasal 8 huruf a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada KDH dan WKDH disediakan biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga KDH dan WKDH. Pada penjelasan pasal mengatakan Biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan WKDH, sebatas kemampuan keuangan daerah. Tetapi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD hal ini tidak diamanahkan pada PP 24/2004 dan revisinya.
  • 11 April 2011

Artikel Lainnya

Cari Artikel